FGD LP2B

Salah satu isu di sektor pertanian yang menjadi sumber ketimpangan adalah kepemilikan lahan per petani yang kecil atau landless farmer.Untuk itu, salah satu kebijakan yang diformulasikan oleh Pemerintah adalah perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui regulasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sampai saat ini UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta empat Peraturan Pemerintah turunannya tidak dapat diterapkan secara efektif karena masih adanya Pemerintah Daerah yang belum menetapkan LP2B dengan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Implementasi geospasial dalam percepatan pelaksanaan program kebijakan LP2B saat ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan data yang dicanangkan Presiden dalam “One Map Policy”. Penggunaan data-data geospasial yang tepat, terukur dan terverifikasi akan menjadi sebuah kunci dalam melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang dijadikan area LP2B.